Bilateral Meeting untuk Renja Kemenkeu Tahun 2019 yang Lebih Berkualitas

Bilateral Meeting untuk Renja Kemenkeu Tahun 2019 yang Lebih Berkualitas

Jakarta 04/04/2018 Kemenkeu — Biro Perencanaan dan Keuangan (Cankeu) menyelenggarakan Bilateral Meeting Penyusunan Renja Kementerian Keuangan Tahun 2019 di Ruang Rapat Mezzanine II Gedung Djuanda, Jakarta pada Rabu (4/4). Kegiatan ini dihadiri oleh para pemilik sumber daya (resource owners) penyusunan Rencana Kerja Kementerian Keuangan, dan perwakilan dari seluruh unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan.

Bilateral Meeting ini diselenggarakan sesuai dengan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-6/MK.1/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Resource Forum Dalam Rangka Penyusunan Renja Kementerian Keuangan. Selain itu, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Resource Forum tingkat unit eselon I, dan pertemuan resource owners tingkat kementerian yang telah dilaksanakan pada Selasa (27/3). Dalam pertemuan sebelumnya, resource owners tingkat kementerian menyampaikan kebijakan, data, dan/atau informasi yang terkait dengan penyusunan Renja Kementerian Keuangan Tahun 2019. Sebagai informasi, resource owner tingkat kementerian terdiri dari Biro Perencanaan dan Keuangan, Biro Sumber Daya Manusia, Biro Organta, Biro Hukum, Biro Perlengkapan, Pusintek, Pusat LPSE, dan Central Transformation Organization.

Beberapa kebijakan, data, dan/atau informasi yang disampaikan dalam pertemuan pendahuluan resource owners tingkat kementerian diantaranya: (1) pengendalian dan pembatasan alokasi anggaran; (2) implementasi Enterprise Architecture, khususnya yang terkait dengan peta proses bisnis; (3) rencana pengadaan pegawai baru tahun 2018 (penempatan akhir tahun 2018/awal tahun 2019) sebanyak 6.026 pegawai, dan rencana pengadaan pegawai baru untuk tahun 2019 sebanyak 5.655 pegawai; (4) peningkatan sinkronisasi antara RK-BMN dengan RKA-K/L; (5) implementasi Platform As Service (PAS) sebagai upaya efisiensi pengelolaan TIK; (6) Program lanjutan modernisasi pengadaan di Kementerian Keuangan: penguatan kelembagaan pengadaan, pembentukan center of excellence unit layanan pengadaan, legal protection bagi para pejabat pengadaan, peningkatan kapasitas para pejabat pengadaan, dan usulan pembentukan Jabatan fungsional pengadaan; serta (7) monitoring 4 tema RB yaitu tema penerimaan (pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan), tema perbendaharaan (Aplikasi SAKTI), tema penganggaran (Aplikasi SIKD), dan tema sentral.

Dalam Bilateral Meeting, Biro Cankeu kembali menyampaikan arahan Menkeu terkait implementasi konsep Value For Money dalam penganggaran. Arahan ini bertujuan untuk menurunkan biaya pelayanan publik dengan mengeliminasi inefisiensi serta penghematan dalam penggunaan input, mengalokasikan belanja agar berorientasi pada kepentingan publik, serta meningkatkan kesadaran akan penggunaan anggaran (cost awareness). Untuk dapat memenuhi arahan ini, Biro Perencanaan dan Keuangan menerbitkan beberapa kebijakan perencanaan dan penganggaran tahun 2019 berupa Standarisasi Struktur Biaya, pencantuman volume komponen di RKA-K/L, pengendalian dan pembatasan alokasi anggaran, harmonisasi pengalokasian anggaran, penajaman Resource Forum, serta implementasi Project Selection.

Bilateral Meeting bagi unit eselon I, merupakan wadah untuk mengharmonisasikan kebutuhan sumber daya dalam mencapai tujuan unit organisasi dengan kebijakan dari para pengelola resource tingkat kementerian. Dengan adanya harmonisasi dimaksud, diharapkan budaya komunikasi antara fungsi pengelola sumber daya dengan fungsi teknis terus berjalan efektif dalam upaya untuk meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengelolaan kinerja Kementerian Keuangan. Selain itu, Bilateral Meeting diharapkan dapat mewujudkan komitmen, koordinasi dan rasa memiliki dalam proses perencanaan anggaran dengan melibatkan semua sumber daya organisasi, untuk terciptanya Renja Kementerian Keuangan Tahun 2019 yang lebih baik dan berkualitas. (cankeu/wa)


facebook twitter
shadow