Biro Organta Lakukan Pendampingan Penilaian Nasional Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM

Biro Organta Lakukan Pendampingan Penilaian Nasional Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM

Bandung 29/11/2017 Setjen Kemenkeu Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Ditjen PBN) Provinsi Jawa Barat didatangi oleh Tim Penilai Nasional (TPN) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Didid Noordiatmoko untuk melakukan penilaian nasional pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Kamis (29/11). Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan (Organta) selaku pembina pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) turut serta melakukan pendampingan.

Acara dibuka dengan tayangan video sambutan Direktur Jenderal Perbendaharaan, Marwanto, yang menyampaikan bahwa sesuai arahan Menteri Keuangan, seluruh wilayah di lingkungan Ditjen PBN harus berpredikat WBK/WBBM. Dan mulai tahun ini Ditjen PBN secara internal telah melaksanakan akselerasi pembangunan ZI menuju WBK/WBBM.

Kepala Kanwil Ditjen PBN Provinsi Jawa Barat, Yuniar Yanuar Rasyid menyampaikan sambutan sekaligus pemaparan dan pemutaran video terkait profil, visi/misi, sumber daya, stakeholder, prestasi, dan inovasi pelayanan yang dimiliki Kanwil Ditjen PBN Provinsi Jawa Barat. Yuniar juga menyampaikan kebanggaan dan harapannya agar predikat WBK/WBBM dapat diterapkan secara menyeluruh dalam memberikan pelayanan kepada para pengguna layanan.

Setelah pemaparan Kepala Kanwil, acara dilanjutkan dengan tanya jawab oleh TPN terhadap 6 komponen pengungkit yaitu manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. TPN juga meminta para stakeholder yang hadir untuk memberikan testimoni tertulis terkait pelayanan/kualitas pelayanan dan integritas para pegawai Kanwil Ditjen PBN Provinsi Jawa Barat dalam rangka perbaikan birokrasi.

Didid Noordiatmoko mngakhiri penilaian dengan memberikan kesimpulan bahwa secara garis besar Kanwil DJPB Provinsi Jawa Barat untuk komponen pengungkit sudah baik, namun yang sangat menentukan dalam penilaian nasional ini adalah komponen hasil yaitu survei persepsi korupsi yang dilakukan oleh Sucofindo. Bapak Didit juga menyampaikan bahwa hasil testimoni tertulis para stakeholder yang telah diterima juga bisa menentukan dalam penilaian nasional ini. (cnr/org).


facebook twitter
shadow