FGD Kesehatan Organisasi dan Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat

FGD Kesehatan Organisasi dan Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat

Jakarta, 11/08/2017 Kemenkeu - Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan (Organta) Sekretariat Jenderal menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) di Aula Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Barat pada Kamis (10/08). FGD tersebut membahas mengenai kesehatan organisasi dan mekanisme penetapan jabatan dan peringkat bagi pelaksana.

Pembahasan terkait kesehatan organisasi merupakan pendalaman atas hasil survei kesehatan organisasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 17 s.d. 30 April 2017 lalu. Sedangkan pembahasan terkait mekanisme penetapan jabatan dan peringkat pelaksana bertujuan untuk mendapatkan masukan penyempurnaan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.01/2017 berdasarkan praktik di lapangan sehingga diharapkan perubahan yang dilakukan atas peraturan tersebut mampu memberikan solusi atas permasalahan yang ada dan lebih implementatif.

FGD dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Barat Edih Mulyadi dan dihadiri oleh perwakilan dari Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Barat, KPKNL Singkawang, dan KPKNL Pontianak. Dalam sambutannya, Edih menyampaikan bahwa FGD ini merupakan ruang bagi pegawai di lingkungan Kanwil DJKN Kalimantan Barat untuk lebih memahami konsep kesehatan organisasi dan mengetahui penyebab terhadap indikator yang memiliki nilai rendah, sehingga kinerja Kementerian Keuangan secara umum dapat selalu terjaga dalam jangka panjang.

Kepala Subbagian Organisasi IIC Bayu Nurcahyono CP dalam paparannya memberikan penjelasan mengenai pentingnya organisasi yang sehat dan berkinerja tinggi untuk mencapai kondisi sustainable excellence. Selain itu, dijelaskan pula bahwa MOFIN bukanlah alat untuk mengukur kinerja melainkan sebagai alat untuk mengukur potensi dan kapasitas untuk berkinerja tinggi dalam jangka panjang.

Diskusi dalam FGD ini dilakukan untuk membahas beberapa indikator yang diprioritaskan untuk diperdalam dan proses pelaksanaan survey MOFIN di lingkungan Kanwil DJKN Kalimantan Barat. Terhadap indikator kesehatan organisasi yang memiliki nilai tinggi didiskusikan kegiatan apa saja yang telah dilakukan dan cara untuk mempertahankan hasil dari indikator tersebut. Selain itu, peserta juga memberikan masukan-masukan guna menyempurnakan PMK Nomor 241/PMK.01/2015 terutama terkait perpindahan jabatan pelaksana umum dan pelaksana khusus serta batasan pendidikan. (hukum)


facebook twitter
shadow