Implementasi Work-life Balance untuk Meningkatkan Kapasitas Individu dan Kinerja Organisasi di Kementerian Keuangan

Implementasi Work-life Balance untuk Meningkatkan Kapasitas Individu dan Kinerja Organisasi di Kementerian Keuangan

Nusa Dua, 15/03/2019 Kemenkeu Work-life Balance telah lama digaungkan dan juga diimplementasikan di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Keseimbangan antara rutinitas pekerjaan dan juga kehidupan sehari-hari sebagai diri pribadi kini sudah menjadi sebuah kebutuhan, namun tanpa harus mengorbankan waktu dan tetap menghasilkan manfaat antara satu dengan yang lain. Menurut beberapa penelitian Work-life Balance dapat memberikan banyak manfaat antara lain meningkatkan kepuasan bekerja dari karyawan sehingga dapat tercapai tujuan organisasi.

Inisiatif Work-life Balance di Kemenkeu secara konsisten terus ditingkatkan dan tidak sekadar hanya untuk ikuti tren model organisasi modern. Beberapa sistem dan infrastruktur perlu disediakan sebelum menerapkan Work-life Balance. Kekeliruan dalam mempersiapkan dan mengimplementasikan Work-life Balance mungkin berdampak pada keberlanjutan organisasi. Kode etik dan disiplin harus didefinisikan dengan baik dan didukung oleh penegakan hukum yang kuat. Fleksibilitas kerja yang lebih bagi karyawan harus sangat terikat kontrak kinerja individu dan organisasi. Karena itu, fleksibilitas, pada kenyataannya, memiliki dampak positif pada peningkatan kinerja. Infrastruktur TI yang memadai wajib didukung lingkungan kerja yang kondusif untuk menghasilkan efektivitas dan efisiensi. Pada akhirnya, tujuan akhir dari implementasi Work-life Balance adalah kepuasan karyawan yang sejalan dengan pencapaian kinerja institusi.

Implementasi Work-life Balance di Kemenkeu antara lain seperti flexy time, cuti satu hari, cuti untuk suami yang istrinya sedang bersalin, tanda tangan digital, layanan penitipan anak, ruang laktasi, dan implementasi tempat kerja kolaboratif (co-working space). Selain itu, sarana prasarana yang menunjang Work-life Balance juga diperlukan antara lain Tempat Penitipan Anak (Daycare), klinik kesehatan dengan fasilitas pemeriksaan kesehatan dan bidan, klinik gigi, pusat kebugaran. Inisiatif dan sarana tersebut akan terus dikembangkan untuk mengetahui implikasinya terhadap kinerja individu dan organisasi. Implementasi akan diperkuat dengan landasan hukum yang mengatur kebijakan sehingga consistency dan sustainability akan tetap terjaga.

Lebih jauh lagi, Kemenkeu mendorong pemikiran baru untuk bekerja (New Thinking Of Working) sebagai inisiatif strategis yang menjadi dasar dalam membangun kepercayaan, menciptakan suasana kolaboratif, mencapai keseimbangan kehidupan kerja dengan tujuan akhir menuju peningkatan kualitas kerja. Inisiatif ini juga terinspirasi oleh aspirasi milenial Kementerian Keuangan, yang saat ini mencapai lebih dari 62% dari total karyawan. Inisiatif New Thinking Of Working ini direncanakan untuk mencakup beberapa pengembangan konsep yang semakin diadopsi oleh berbagai organisasi di dunia seperti konsep lingkungan kerja kolaboratif dan fleksibel, kantor digital, green office dan pengaturan kerja yang fleksibel seperti jam kerja terkompresi.

Demikian paparan yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Hadiyanto dalam acara International Reform Symposium and Workshop 2019, dengan tema "State Capacity for Public Reform and National Development Sector in Indonesia, Korea, and Southeast Asia" yang diselenggarakan 13-15 Maret 2019 bertempat di Bali Nusa Dua Convention Center.

Simposium Internasional ini dibuka oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla dan dihadiri sekitar 2000 peserta dari 10 negara ASEAN dan juga negara lainnya, seperti Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru. Selain itu, sejumlah menteri, gubernur, dan beberapa ahli dari berbagai bidang, terutama pemerintahan, hadir menjadi pembicara.

Simposium ini fokus mengupas lima tema yang menjadi kunci keberhasilan reformasi birokrasi, yaitu penganggaran berbasis kinerja, transparansi dan akuntabilitas, e-Goverment, integritas ASN, dan reformasi birokrasi pemerintahan daerah. Kelima tema tersebut merupakan isu yang sangat krusial dalam membangun reformasi birokrasi dan menjadi pembahasan utama simposium kali ini. Sebagai salah satu narasumber dalam acara tersebut, Hadiyanto menyampaikan paparan yang masih erat kaitannya dengan reformasi birokrasi yaitu Implementasi Work-life Balance untuk meningkatkan kapasitas individu dan kinerja organisasi di Kementerian Keuangan.(evn/kom)


facebook twitter
shadow