Kemenkeu Terima Penghargaan Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan

Kemenkeu Terima Penghargaan Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan

Jakarta, 06/03/2019 – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerima penghargaan dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) terkait Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) sebagai instansi pemerintah yang memiliki inisiatif membangun kualitas kebijakan publik yang baik. Penghargaan diserahkan oleh Sekretaris Utama LAN, Sri Hadiati kepada Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, Dini Kusumawati mewakili Sekretaris Jenderal pada acara Knowledge Sharing dengan tema Penguatan Peran Analis Kebijakan dan Utilisasi Indeks Kualitas Kebijakan yang diselenggarakan pada tanggal 6 Maret 2019 di Aula Prof. Agus Dwiyanto, LAN.

 “Dengan mengaplikasian IKK ini, diharapkan dapat diproduksi kebijakan yang dilahirkan dari kerangka acuan dan basis pengetahuan yang kuat, implementatif, terkoordinasi, dan disosialisasikan dengan baik dalam struktur organisasi mulai dari level tertinggi sampai level operasional, serta dimonitor secara terus-menerus.” Sri Hadiati, dalam sambutannya

Indeks Kualitas Kebijakan merupakan instrumen yang dikembangkan oleh LAN untuk mendapatkan informasi yang akurat terkait kualitas kebijakan di Kementerian/Lembaga ataupun Pemerintah Daerah. Kebijakan yang dinilai adalah kebijakan yang telah diimplementasikan minimal selama 2 tahun dengan dimensi penilaian terdiri dari Perencanaan Kebijakan (Agenda Setting dan Formulasi Kebijakan) dan Pelaksanaan Kebijaksanaan (Implementasi dan Evaluasi Kebijakan). IKK telah mulai dilaksanakan sejak tahun 2016 (pilot project) dan setiap tahunnya telah melalui tahap perbaikan/penyempurnaan.

Untuk penilaian IKK tahun 2018, Kemenkeu mengajukan lima kebijakan yang kemudian dipilih oleh tim verifikator LAN untuk kemudian dilakukan visitasi dan validasi. Kebijakan dari Kemenkeu yang divalidasi oleh tim verifikator adalah kebijakan terkait tata cara pembayaran belanja pegawai gaji di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2016.

“Meskipun kebijakan Kemenkeu yang diajukan pada IKK hanya lima, tapi Kemenkeu memastikan bahwa kebijakan yang dikeluarkan telah melalui proses yang teruji dan terstandardisasi, baik dari sisi tata kelola maupun kualitasnya” pungkas Dini Kusumawati, dalam kesempatannya menjadi narasumber dalam acara Diskusi Panel “Sharing Cerita Perubahan IKK” untuk sesi Story of Change Formulasi Kebijakan.

Terdapat lima instansi pemerintah lain yang menerima penghargaan serupa yaitu Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kota Pematangsiantar, Kabupaten Tulungagung, dan Kabupaten Tabanan. (am/org/evn)

 


facebook twitter
shadow