Lokakarya Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Lokakarya Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Jakarta, (29/06/2018) Kemenkeu – Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan (Biro Organta) menyelenggarakan kegiatan Lokakarya Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik dengan narasumber Kepala Subbidang Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Desianto Haryoso. Lokakarya yang dilaksanakan di Aula Mezzanine Gedung Djuanda I ini mengundang 52 kantor pelayanan di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditunjuk oleh masing-masing Unit Eselon I untuk mengikuti evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik yang rencananya akan dimulai pada bulan Juli 2018 oleh KemenPAN-RB.

Kepala Biro Organta yang diwakili oleh Kepala Bagian Ketatalaksanaan II, Wardjianto, dalam pembukaannya menyampaikan bahwa ini merupakan kali pertama Kementerian Keuangan berpartisipasi dalam evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik, karena pada tahun sebelumnya fokus penilaian KemenPAN-RB adalah evaluasi pada Pemerintah Daerah (Pemda). Kantor pelayanan di lingkungan Kementerian Keuangan yang akan diikutkan dalam evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik ini adalah kantor-kantor yang pernah mendapatkan predikat Kantor Pelayanan Percontohan (KPPc)/Kantor Pelayanan Terbaik (KPT) atau kantor yang telah atau sedang diusulkan untuk mendapat predikat Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM). Wardjianto menambahkan, “Selama ini, untuk tahun-tahun kemarin Kementerian Keuangan selalu memperoleh nilai yang baik (pada saat WBK/WBBM), sehingga prestasi ini perlu kita pertahankan karena (unit-unit) Bapak/Ibu sekalian mewakili Kementerian Keuangan dalam menjaga kinerja dan nama baik Kementerian Keuangan.”

Pada sesi pertama, Desianto Haryoso menjelaskan perihal teknis aplikasi SIPP yang juga menjadi salah satu aspek yang dinilai pada evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik. Desianto menyampaikan latar belakang pembuatan aplikasi ini adalah adanya tuntutan masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik yang transparan dan berkualitas, memperoleh informasi yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta kualitas pelayan publik yang sesuai dengan harapan. Melalui aplikasi ini, nantinya informasi pelayanan publik, baik dari Kementerian/Lembaga, Pemda dan BUMN/BUMD akan dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah, cepat, akurat, dan akuntabel. Sistem ini juga bertujuan untuk memfasilitasi Pemda yang tidak memiliki anggaran untuk membangun sistem pelayanan publik sendiri. Pada sesi ini Desianto juga mendampingi peserta lokakarya untuk melakukan praktik langsung penggunaan aplikasi SIPP melalui situs https://sipp.menpan.go.id/.

Sesi berikutnya merupakan sesi diskusi dengan Wardjianto sebagai fasilitator. Para peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan pertanyaan terkait evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik. Meskipun kegiatan ini akan menambah beban kerja pada unit-unit yang bersangkutan terkait penyiapan dokumen dan hal-hal lain yang menjadi aspek penilaian, namun Kepala Subbagian Ketatalaksanaan IIA, F. Eko Yulianto menjelaskan bahwa rujukan penilaian-penilaian pelayanan publik yang dilakukan oleh KemenPAN-RB tetap sama, yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Maka dari itu, dokumen yang diperlukan untuk kegiatan ini pun beririsan dengan dokumen yang telah disiapkan untuk pengusulan unit kerja berpredikat WBK/WBBM. Wardjianto menambahkan, hal yang perlu diperhatikan untuk evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik ini adalah strategi komunikasi dengan para pengguna layanan karena fokus kegiatan ini terletak pada pengguna layanan. Melalui komunikasi yang baik, diharapkan para pengguna layanan bisa mendapatkan informasi yang dibutuhkan dan benar-benar merasakan manfaat dari perbaikan-perbaikan pelayanan yang dilakukan Kementerian Keuangan. (org/am/sr)


facebook twitter
shadow