Organta Laksanakan FGD Kesehatan Organisasi di Lima Kota

Organta Laksanakan FGD Kesehatan Organisasi di Lima Kota

Jakarta, 07/09/2017 Kemenkeu - Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan (Biro Organta) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Kesehatan Organisasi (Ministry of Finance Organizational Fitness Index atau MOFIN) pada instansi vertikal unit-unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan pada bulan Agustus-September 2017. FGD ini bertujuan untuk mendalami hasil survei kesehatan organisasi yang telah dilaksanakan pada  tanggal 17 s.d 30 April 2017. FGD dilaksanakan di 5 (lima) kota, yaitu:

  1. Kanwil DJKN Kalimantan Barat di Pontianak pada tanggal 10 Agustus 2017;
  2. Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun pada tanggal 15 Agustus 2017;
  3. Kanwil DJPB Papua di Jayapura pada tanggal 22 Agustus 2017;
  4. Kanwil DJP Jawa Barat II di Bekasi pada tanggal 30 Agustus 2017; dan
  5. Kanwil DJPB Sulawesi Selatan di Makassar pada tanggal 5 September 2017.

FGD pada masing-masing lokasi dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah atau yang mewakili, dan dihadiri oleh perwakilan pejabat struktural dan pelaksana dari kantor wilayah dan kantor-kantor pelayanan di lingkungan kantor wilayah yang bersangkutan. Diskusi dalam FGD tersebut mendalami beberapa indikator kesehatan organisasi yang secara terus-menerus memiliki tingkat kesehatan yang baik maupun kurang baik selama 3 (tiga) periode penilaian kesehatan organisasi, yaitu antara tahun 2014-2017, serta koordinasi sebelum dan saat pelaksanaan survei MOFIN di setiap daerah.

Peserta FGD dibagi ke dalam 2 (dua) kelompok, yang masing-masing terdiri dari 5-12 orang. Kelompok FGD pertama mendiskusikan potensi penyebab rendahnya tingkat kesehatan organisasi pada beberapa indikator, serta alternatif solusi dan rekomendasi untuk perbaikan bagi organisasi. Kelompok kedua mendiskusikan hal-hal yang telah dilakukan pada unit kerja untuk beberapa indikator dengan tingkat kesehatan organisasi yang baik, cara mempertahankannya, serta tingkat kepentingan indikator tersebut bagi organisasi. Pada akhir acara, masing-masing kelompok FGD mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya kepada para peserta FGD lainnya untuk memperoleh tanggapan. Diharapkan dengan FGD tersebut para pegawai lebih memahami tentang kesehatan organisasi di unitnya masing-masing. 

FGD pada setiap lokasi dilanjutkan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi implementasi PMK  Nomor 241/PMK.01/2015 (PMK-241) tentang Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan. PMK tersebut adalah salah satu bentuk praktek  manajemen yang telah dilakukan oleh Kemenkeu untuk indikator konsekuensi, yang merupakan salah satu aspek yang diukur dalam kesehatan organisasi. Monitoring dan evaluasi tersebut bertujuan untuk menjaring masukan untuk menyempurnakan mekanisme penetapan jabatan dan peringkat pelaksana di Kementerian Keuangan. (org)


facebook twitter
shadow