Pelaksanaan Uji Petik Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak dan Asisten Penyuluh Pajak

Pelaksanaan Uji Petik Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak dan Asisten Penyuluh Pajak

Jakarta, 9/05/2019 Kemenkeu - Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan bersama dengan Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setditjen Pajak, perwakilan dari Kementerian PANRB serta Badan Kepegawaian Negara (BKN) melaksanakan Uji Petik Beban Kerja Butir Kegiatan Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak dan Asisten Penyuluh Pajak di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Kegiatan tersebut merupakan akhir dari serangkaian pelaksanaan uji petik beban kerja dan norma waktu butir kegiatan Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak dan Asisten Penyuluh Pajak yang telah dilaksanakan pada 4 (empat) wilayah sebelumnya yaitu Kanwil DJP Jawa Tengah, Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, Kanwil DJP Kalimantan Barat, dan KPP Pratama Kendari yang dilaksanakan pada tanggal 14 April 2019 s.d. 9 Mei 2019.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas), Hestu Yoga Saksama menyampaikan bahwa jabatan fungsional Penyuluh Pajak sebelumnya telah ditetapkan melalui PerMenPANRB Nomor Per/04/M.PAN/2/2006. Peraturan tersebut belum dapat diimplementasikan dan telah dilakukan revisi dengan mengacu pada UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Hal ini sejalan dengan semangat DJP untuk memberikan edukasi bagi wajib pajak yang jumlahnya semakin banyak, sementara tax ratio saat ini masih rendah. Arahan dan dukungan dari BKN dan KemenPANRB sangat diperlukan dalam implementasi jabatan fungsional Penyuluh dan Asisten Penyuluh Pajak.

Uji Petik Beban Kerja ini merupakan tahapan yang tidak kalah penting dari tahapan lainnya dalam pembentukan jabatan fungsional. Hal ini dikarenakan hasil uji petik akan berpengaruh pada penentuan besaran angka kredit yang berdampak pada kenaikan pangkat dan jabatan pejabat fungsional.

“PermenPAN ini telah ditetapkan 2006 kemudian disesuaikan dengan UU ASN dan PP Manajemen PNS. Jabatan fungsional ini sifatnya tertutup dan hanya bisa diduduki oleh PNS di lingkungan DJP. Hal ini menjadi momen yang bagus sebagai salah satu pilihan karier bagi para pegawai DJP. Ada 3 cara pengangkatan jabatan fungsional yaitu melalui pengangkatan CPNS, inpassing, dan perpindahan jabatan. Tentunya, pengangkatan tersebut dapat dilakukan setelah revisi ditetapkan. Untuk itu, mohon dapat mengisi formulir uji petik dengan real sesuai dengan yang dikerjakan pegawai untuk nantinya diolah menjadi angka kredit. Setelah PermenPANRB ditetapkan, segera disusun Perka BKN dari aspek kepegawaian dan Petunjuk Teknis dari aspek substansi oleh Kementerian Keuangan.” papar Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian BKN Haryomo Dwi Putranto.

 “Diharapkan kedepannya, Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak ini dapat bermanfaat untuk masyarakat sekaligus bentuk perwujudan menjalankan amanah UU ASN dan PP Manajemen PNS. Sebagai tambahan, terdapat satu cara pengangkatan lagi yaitu melalui promosi. Dengan inovasi, kreativitas, dan prestasi yang dilakukan baik PNS yang telah menduduki jabatan fungsional maupun dari struktural yang ingin menjadi fungsional, dapat diangkat ke jenjang lebih tinggi dari kenaikan jenjang regular” jelas Kasubbid Jabatan Fungsional Bidang Perekonomian KeMenPANRB Diah Ipma.

Di akhir acara, Kepala Bagian Jabatan Fungsional Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan Wardjianto menjelaskan “Sesuai dengan amanat UU ASN, kelak Kementerian Keuangan akan menjadi organisasi yang miskin struktur, tapi kaya fungsi sehingga secara rasio struktural akan semakin kecil. Perlu diketahui bahwa jabatan fungsional bukanlah jabatan kelas dua atau inverior. Dengan dibukanya karier melalui jabatan fungsional merupakan reward bagi pegawai yang memiliki kompetensi dan profesionalisme tinggi dalam meniti karier ASN melalui jalur jabatan fungsional. Berkarier tidak harus melalui jabatan struktural” (org/kom/evn)


facebook twitter
shadow