Pembekalan ZI-WBK/WBBM di 3 Unit Eselon I Kementerian Keuangan

Pembekalan ZI-WBK/WBBM di 3 Unit Eselon I Kementerian Keuangan

Jakarta 30/01/2018 Kemenkeu – Setelah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB), kini giliran Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang berkesempatan mengundang Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan (Biro Organta) untuk memberikan pembekalan terhadap unit kerja yang ada di lingkungan DJKN dalam rangka pembangunan ZI menuju WBK/WBBM  pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2018.

Sama seperti sebelumnya, Biro Organta berkolaborasi dengan Inspektorat Jenderal selaku Tim Penilai Kementerian dalam memberikan pembekalan. Pembekalan untuk DJBC diselenggarakan pada tanggal 23 Januari 2018 yang bertempat di KPPBC TMP A Bogor yang turut menghadirkan Bupati Kulon Progo, dr. H. Hasto Wardoyo, Sp.OG dan perwakilan dari Inspektorat VII, Romdhon untuk memberikan sharing session mengenai pembangunan ZI-WBK/WBBM di kabupaten Kulon Progo. Sementara untuk DJPB sendiri, pembekalan diselenggarakan pada tanggal 25 Januari 2018. Turut hadir dalam tiap-tiap kegiatan para kakanwil dan para kepala kantor instansi vertikal di lingkungan unit terkait.

Pada kesempatan ini, Kepala Biro Organta, Dini Kusumawati menyampaikan bahwa pembangunan ZI-WBK/WBBM di lingkungan Kementerian Keuangan merupakan keniscayaan sebagai bentuk konkrit dari implementasi nilai-nilai Kementerian keuangan (Living the values). Kepala Biro Organta juga menyampaikan bahwa Menteri Keuangan menginginkan agar semua kantor di lingkungan Kementerian Keuangan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM. Untuk itu, dibutuhkan sinergi dan komitmen dari pimpinan tertinggi sampai dengan level pelaksana sehingga pemenuhan indikator pengungkit dan indikator hasil sebagaimana dipersyaratkan menjadi tanggung jawab bersama. Walaupun secara nasional Kementerian Keuangan merupakan kementerian dengan jumlah unit kerja terbanyak yang berpredikat ZI-WBK/WBBM, tidak berarti Kementerian Keuangan dapat berhenti dan berpuas diri dengan pencapaian tersebut.

Kepala Biro Organta juga menyampaikan perlunya unit-unit kerja membangun intimacy dengan stakeholders-nya sehingga berbagai program dan inovasi yang dihasilkan oleh unit kerja dapat dikomunikasikan dengan baik kepada seluruh stakeholders. Sebagai pelopor reformasi birokrasi, Kementerian Keuangan harus senantiasa melakukan perbaikan baik dari sisi pelayanan maupun komitmen anti korupsi.

“Apa yang sudah baik di Kementerian Keuangan harus dipertahankan dan ditingkatkan lagi, sebagaimana mengutip istilah Sekretaris Jenderal bahwa Good is not enough when better is expected.” pungkas Kepala Biro Organta.


facebook twitter
shadow