Jakarta 07/11/2017 Kemenkeu – Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) menjadi narasumber dalam kegiatan Focus Group Discussion Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa yang diselenggarakan oleh Kementerian Perindustrian di Ruang Rapat Nuri I Kementerian Perindustrian. Selain Pusat LPSE, turut hadir LKPP sebagai narasumber.

Acara dibuka oleh Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian, Yedi Sabaryadi. “Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan dapat menjadi benchmark kami dalam pengembangan aplikasi Pengadaan Langsung” ujar Yedi Sabaryadi.

SIMPel (Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Langsung) merupakan aplikasi Pengadaan Langsung yang diterapkan di Lingkungan Kementerian Keuangan. “Sebelum adanya aplikasi ini, Pejabat Pengadaan yang baru biasanya menggunakan Penyedia warisan dari Pejabat Pengadaan sebelumnya. Kemudian standar dokumen pengadaan langsung yang berbeda-beda di Lingkungan Kementerian Keuangan. Oleh karena itu, Pusat LPSE mengembangkan aplikasi SIMPeL ini agar referensi dalam memilih penyedia untuk Pengadaan Langsung menjadi lebih luas dan standarisasi dokumen pengadaan langsung sesuai dengan template dari aplikasi ini,” ujar Rachman Sukri, Kepala Subbidang Pemeliharaan Sistem Aplikasi.

“Aplikasi ini dirancang sesuai dengan alur regulasi yang berlaku, dan akan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan Satuan Kerja,” tambah Rachman Sukri.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Subbidang Pemeliharaan Sistem Aplikasi menjelaskan juga terkait pengembangan sms gateway yang diterapkan di Lingkungan Kementerian Keuangan. Sms ini sifatnya seperti notifikasi yang diberikan kepada para anggota Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) untuk 4 tahap kritikal dalam proses tahapan lelang yaitu, Pemberian Penjelasan, Evaluasi, Penetapan Pemenang, dan Masa Sanggah.

Arief Ardiansyah, LKPP pun menambahkan bahwa sekarang sudah saatnya kita menerapkan Pengadaan Langsung secara elektronik sehingga memudahkan nantinya dalam proses Monitoring dan Evaluasi. Karena pengadaan langsung harus dicatat secara elektronik baik itu yang bersifat transaksional ataupun non transaksional.

“Dengan adanya pemaparan dari para narasumber, kami berharap bisa menerapkan seperti Aplikasi SIMPeL, sehingga memudahkan kita dalam melakukan survey harga dan meminimalisir adanya perbedaan harga yang terjadi di Satuan Kerja Kementerian Perindustrian,” ujar Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian, Fauzi Saberan. (lpse)