Sesjen Berbagi Pengalaman tentang Proses Reformasi Birokrasi Kemenkeu

Sesjen Berbagi Pengalaman tentang Proses Reformasi Birokrasi Kemenkeu

Jakarta, 11/01/2016 Kemenkeu – Dalam Undang-Undang nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mendapatkan mandat baru terkait fungsi, tugas dan wewenangnya. Karena perubahan ini berdampak signifikan terhadap organisasi, LPS menyelenggarakan Workshop Transformasi Organisasi dan Change Management "LPS: The Last Guardian of Indonesia Banking System" pada Rabu (11/01) di Hotel Le Meredien, Jakarta.

Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Hadiyanto yang menjadi salah satu pembicara, menjelaskan mengenai perjalanan program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan di Kemenkeu. "Dalam perjalanannya, Kementerian Keuangan memiliki capaian dari implementasi program Reformasi Birokrasi secara konsisten yaitu Birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, dan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas," katanya.

Atas capaian tersebut Kemenkeu menjadi satu role model bagi Kementerian/Lembaga lain dan kepercayaan publik kepada Kemenkeu meningkat. Hadiyanto berharap, ke depan, LPS akan lebih baik lagi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya terutama setelah terbitnya undang-undang Nomor 9 tahun 2016. "Harapan kami, LPS ke depan mampu merespon berbagai tantangan pelaksanaan tugas LPS sehingga LPS dapat turut serta menjaga kestabilan sistem keuangan kita sesuai dengan mandat UU LPS," tutupnya. (as/rsa)


facebook twitter
shadow