Sinergi dalam Advokasi Permasalahan Hukum Aset Tetap Kementerian Keuangan

Sinergi dalam Advokasi Permasalahan Hukum Aset Tetap Kementerian Keuangan

Jakarta 16/11/2017 Kemenkeu - Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan menyelenggarakan seminar bertajuk "Dialog Sinergi dalam Advokasi Permasalahan Hukum Aset Tetap Kementerian Keuangan" bertempat di Aula Mezzanine, Gedung Djuanda, Jakarta pada Kamis (16/11). Acara ini dihadiri oleh jajaran pejabat dan pegawai dari unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan dan unit eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal yang memiliki tugas dan fungsi terkait dengan bantuan hukum dan/atau pengelolaan aset pada satuan kerjanya.

Sekretaris Jenderal (Sesjen) Hadiyanto beserta jajaran pimpinan unit eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal turut hadir dalam acara tersebut. Dalam sambutannya, Sesjen Hadiyanto menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan upaya Sekretariat Jenderal dalam memberikan pemahaman yang sama kepada seluruh jajaran unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan terhadap pentingnya pengelolaan dan penanganan permasalahan hukum atas aset di lingkungan Kementerian Keuangan. Sesjen berharap agar materi dan dialog interaktif yang menghadirkan Guru Besar Bidang Agraria Prof. Arie S. Hutagalung, Direktur Jenderal Pengadaan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang Arie Yuriwin, dan Eks Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi Chandra Marta Hamzah ini mampu mendorong komitmen Kementerian Keuangan untuk terus menerus memitigasi sedini mungkin potensi timbulnya tuntutan hukum kepada Pemerintah baik secara perdata dan/atau administratif/tata usaha negara yang dapat menimbulkan beban bagi keuangan negara.

Sesjen juga menyampaikan bahwa unit-unit di lingkungan Kementerian Keuangan selaku Kuasa Pengguna Aset dapat meminta bantuan hukum kepada unit bantuan hukum pada unit eselon I masing-masing dan/atau Biro Bantuan Hukum. "Permintaan bantuan hukum tersebut tentunya tidaklah semata-mata untuk mengalihkan permasalahan hukum kepada Biro Bantuan Hukum dan unit bantuan hukum, tapi secara bersama-sama bersinergi untuk mempertahankan asetnya dan menangani permasalahan hukum dimaksud," jelas Sesjen.

Kegiatan ini terselenggara atas sinergi dari Biro Bantuan Hukum, Biro Perlengkapan, Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, dan Biro Umum serta koordinasi dengan Badan Kebijakan Fiskal. Dalam laporan kegiatan yang disampaikan oleh Kepala Biro Bantuan Hukum Tio Serepina Siahaan, kegiatan ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya gugatan tuntutan ganti rugi dan gugatan kepemilikan aset negara atau barang milik negara yang pada umumnya berupa tanah dan atau bangunan. Sehingga lanjutnya, sangat penting untuk membangun awareness para pengguna dan pengelola barang terhadap permasalahan yang melekat pada aset dan memitigasi risiko sedini mungkin dalam menyelamatkan aset. (wa/kom)


facebook twitter
shadow