Skema KPBU, Solusi Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur

Skema KPBU, Solusi Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur

Bandung, 30/04/2019 Kemenkeu — Dalam rangka mendorong interaksi dan kontribusi dunia akademisi dalam pengembangan infrastruktur daerah dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) dan University Network for Indonesia Infrastructure Development (UNIID) menggelar acara Infrastructure Summit 2019 pada 25-27 April 2019.

Acara yang mengusung tema Empowering University for Continuous Public Private Partnership (PPP) Infrastructure Development in Regional Government ini dilaksanakan di Graha Sanusi Hardjadinata, Universitas Padjadjaran, Bandung. Acara ini juga menjadi momentum peluncuran platform kerjasama Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan dan UNIID.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani—sebagai keynote speaker, mengungkapkan bahwa infrastruktur merupakan unsur penting untuk menopang pertumbuhan ekonomi, menciptakan kesejahteraan, serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. Oleh karena itu, menurut Menkeu, penyelesaian permasalahan pembiayaan pembangunan infrastruktur yang tidak mampu didanai APBN menjadi sangat penting. Untuk mengatasi isu tersebut, maka pemerintah menyediakan skema KPBU.

“Pilihannya apakah kita menunggu pemerintah punya uang sendiri dan membangun sendiri, sementara kebutuhan tidak bisa menunggu. Sehingga skema KPBU dan partisipasi swasta menjadi salah satu solusi yang tidak bisa dihindarkan atau bahkan menjadi kebutuhan,” terang Menkeu.

Di sisi lain, keterbatasan pembiayaan dan penyiapan dokumen proyek seperti studi kelayakan dan dokumen pendukung lainnya masih menjadi tantangan dalam pembangunan infrastruktur bagi pemerintah daerah (pemda). Mengatasi tantangan tersebut, Sekretaris Jenderal (Sesjen) Hadiyanto menyampaikan bahwa pemerintah pusat melalui Kemenkeu memberikan dukungan melalui optimalisasi peran Special Mission Vehicle (SMV) dalam memanfaatkan instrumen fiskal yang mampu mendukung skema KPBU.

“Instrumen fiskal tersebut terdiri dari Project Development Facility (PDF), Viability Gap Fund (VGF), Infrastructure Guarantee, dan Availability Payment Scheme (AP),” kata Sesjen.

Sesjen juga menambahkan kriteria proyek pemda yang berpotensi mendapatkan dukungan skema KPBU, antara lain opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) minimal Wajar dengan pengecualian (WDP) selama tiga tahun terakhir dan tidak mempunyai tunggakan, proyek merupakan pembangunan infrastruktur yang menyediakan layanan dan menghasilkan penerimaan yang layak untuk Badan Usaha, dan infrastruktur yang dibangun berorientasi pada Sustainable Development Goals (SDG), serta memenuhi syarat lain yang diperlukan.

Turut hadir dalam acara tersebut yaitu Rektor Universitas Padjadjaran—yang juga merupakan Ketua UNIID Rina Indiastuti; Direktur Utama PT PII Armand Hermawan; Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Mochamad Basuki Hadimuljono; Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PUPR Eko Djoeli Heripoerwanto; serta Gubernur Jawa Barat Mochamad Ridwan Kamil. (mro/kom/wa)


facebook twitter
shadow