Studi Banding Biro Organta ke Komisi Pemberantasan Korupsi

Studi Banding Biro Organta ke Komisi Pemberantasan Korupsi

Jakarta, 05/07/2018 Kemenkeu – Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan (Biro Organta) melakukan studi banding bidang organisasi dan ketatalaksanaan pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung KPK, Jakarta pada Kamis (5/7). Rombongan dipimpin langsung oleh Kepala Biro Organta diikuti oleh perwakilan pejabat struktural dan pelaksana di lingkungan Biro Organta. Studi banding ini dilaksanakan demi perbaikan terus-menerus terhadap pengelolaan organisasi dan tata laksana, antara lain penataan organisasi dan jabatan, proses bisnis, dan pengelolaan pelayanan publik.

Kegiatan ini diselenggarakan dalam bentuk pemaparan dari tim KPK yang dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Plh. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan KPK, Suryanto memberikan sekilas pandang mengenai organisasi KPK yang mulai dibangun sejak tahun 2006. Struktur organisasi KPK telah diatur dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun terdapat penyesuaian dengan kebutuhan organisasi terutama untuk satuan tugas dalam melakukan tugas dan fungsi sehari-hari.

Kepala Biro Organta, Dini Kusumawati, dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa Biro Organta ingin belajar dari KPK yang secara organisasi masih mampu berjalan dengan lancar serta bergerak secara dinamis walaupun organisasi KPK telah diatur dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002. Selain itu, Biro Organta juga ingin mempelajari penguatan integritas dan bagaimana menyusun peta kerawanan korupsi.

Acara dilanjutkan dengan pemaparan materi mengenai Integrasi Strategi dengan Manajemen Organisasi KPK. Kerangka integrasi yang ada di KPK terdiri dari strategi, kerangka Balanced Scorecard, manajemen perubahan, rantai nilai, proses bisnis, manajemen risiko, dan penataan organisasi. Disampaikan pula tiga penyebab utama seseorang melakukan fraud yang dikenal dengan fraud triangle yaitu pressure, opportunity, dan rationalization. Strategi pencegahan disusun dengan membuat anti-tesis dari fraud triangle yaitu untuk mengatasi pressure dengan pemberian edukasi/kultur/integritas, untuk opportunity dengan pengendalian/tata kelola/sistem, dan untuk rationalization menggunakan penindakan yang menimbulkan efek jera.

Sebagai informasi, KPK juga memiliki rantai nilai yang menjadi dasar dalam menjalankan primary dan supporting functions demi tercapainya penurunan tingkat korupsi. Dalam penyusunan peta kerawanan korupsi, KPK mengutamakan register risiko, dimana sudah mulai bergerak dari kuantitas menjadi kualitas, sehingga risiko yang ada dilihat validitasnya. Di akhir studi banding, para peserta diajak untuk melihat-lihat ruang pelayanan publik. (bi/org/wa)


facebook twitter
shadow