Biro Bantuan Hukum

Biro Bantuan Hukum mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan penelaahaan kasus hukum, memberikan bantuan hukum, pendapat hukum, pertimbangan hukum yang berkaitan dengan tugas kementerian, eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Bank Dalam Likuidasi (BDL), hak uji materiil dan sengketa kepegawaian, serta sengketa internasional, arbitrase, pemulihan aset negara, dan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait tugas Kementerian Keuangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Biro Bantuan Hukum menyelenggarakan fungsi:

  1. penelaahan kasus hukum dan pemberian bantuan hukum kepada semua unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan;
  2. penelaahan kasus hukum dan pemberian bantuan hukum menyangkut eks BPPN;
  3. penelaahan kasus hukum dan pemberian bantuan hukum menyangkut Hak Uji Materiil, sengketa eks BDL, sengketa internasional, arbitrase, dan kepegawaian;
  4. penelaahan kasus hukum dan pemberian bantuan hukum menyangkut pemulihan aset negara atas putusan pengadilan, tuntutan ganti rugi atas putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, menyelesaikan perkara perdata atas klaim aset yang terdapat di Kementerian/Lembaga/BUMN/BUMD, penanganan perkara di lingkup pengadilan niaga dan peradilan pajak serta menganalisis peraturan perundang-undangan terkait tugas Kementerian Keuangan yang berpotensi menimbulkan pelanggaran/gugatan; dan
  5. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Bantuan Hukum.

Sumber: PMK Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.


Biro Bantuan Hukum
Gedung Djuanda I (Gedung E) Lantai 1
Jl. Dr. Wahidin Raya Nomor 1 Jakarta 10710
Telp. (021) 386.2539 intern 6401
Faks. (021) 386.2407
Email: robankum@depkeu.go.id
Website: www.bankum.depkeu.go.id


facebook twitter
shadow