Komwas Perpajakan

Komwas Perpajakan adalah Komite Non Struktural

Komite Pengawas Perpajakan, Komwas Perpajakan, adalah komite non struktural yang bertugas membantu Menteri Keuangan dan bersifat mandiri dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas instansi perpajakan. 

Pengawasan yang dilakukan Komwas Perpajakan meliputi semua pengamatan, pengumpulan informasi, dan penerimaan pengaduan masyarakat. Pengawasan meliputi instansi yang berwenang melakukan pemungutan perpajakan berdasarkan Undang-undang, baik instansi pemerintah pusat maupun instansi pada pemerintah daerah.

Komwas Perpajakan bertanggungjawab kepada Menteri Keuangan

Pembentukan Komwas Perpajakan ini merupakan implementasi atas amanat UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009. Komite Pengawas Perpajakan bertanggung jawab dan melaporkan hasil kerjanya kepada Menteri Keuangan.

Komite ini diresmikan oleh Menteri Keuangan pada 26 Maret 2010 dengan pelantikan anggota yang terdiri atas lima anggota - terdiri dari Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan sebagai anggota tetap, ditambah 4 (empat) orang anggota lain yang sekurang-kurangnya 2 (dua) orang bukan berasal dari pegawai negeri yang ditunjuk untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan tidak dapat ditunjuk kembali.

Komwas Perpajakan merupakan amanat dan wujud dari tekad pemerintah dalam hal reformasi di bidang Perpajakan

Komwas Perpajakan dibentuk sebagai upaya untuk mewujudkan kultur baru, nilai baru, dan tata kelola yang baik di lingkungan perpajakan. Komwas Perpajakan merupakan amanat dan wujud dari tekad pemerintah dalam hal reformasi di bidang perpajakan. Dalam melaksanakan tugasnya terkait dengan tugas pengawasan, terdapat empat wewenang yang dimiliki oleh Komwas Perpajakan, yaitu:

  1. Menampung masukan dan pengaduan masyarakat atau pihak lain tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas instansi perpajakan serta menetapkan prioritas yang memerlukan proses lebih lanjut.
  2. Meminta informasi secara tertulis kepada pihak-pihak terkait selain instansi perpajakan dalam rangka klarifikasi mengenai masukan dan pengaduan dari masyarakat.
  3. Meminta keterangan kepada petugas instansi perpajakan sehubungan dengan masukan dan pengaduan masyarakat atau pihak lain dengan tetap memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  4. Memberi rekomendasi dan saran kepada Menkeu untuk perbaikan pelaksanaan tugas instansi perpajakan. Kunjungi situs Komite Pengawas Perpajakan: http://www.komwasperpajakan.kemenkeu.go.id/

 

Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan

  • Jln. Wahidin Raya No.1,
    Gedung Juanda II Lt. 14.
    Jakarta Pusat 10710

  • (021) 3512208, 3512209
    Sentral: (021) 3810162
    Fax: (021) 3513441

 


facebook twitter
shadow