Layanan Biro Bantuan Hukum

Biro Bantuan Hukum

adalah legal counsel Kementerian Keuangan untuk menjamin dan memenuhi hak hukum Kementerian Keuangan dalam bentuk pendampingan, penanganan perkara, dan telaahan hukum.

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, persamaan di hadapan hukum, efisiensi dan efektivitas. Penanganan Bantuan Hukum terdiri dari 3 bidang, yaitu Bantuan Hukum Yang Mengarah Pada Proses Pengadilan, Bantuan Hukum Yang Sedang Dalam Proses Pengadilan dan Bantuan Hukum Setelah Adanya Putusan Pengadilan

Bantuan Hukum Yang Mengarah Pada
Proses Pengadilan
(Dalam Proses Penyelidikan / Penyidikan Tindak Pidana dalam Bidang Perdata, Tata Usaha Negara, Niaga, Agama dan Perpajakan)
Pedoman
  • Diberikan kepada Menteri/Mantan Menteri, Wamen/Mantan Wamen, Pejabat, Pegawai, Pensiunan dan/atau Mantan Pegawai
  • Terkait dengan pelaksanaan tugas kedinasan di Kementerian saat masih aktif
  • Yang berstatus tersangka tidak memperoleh Bantuan Hukum
  • Mengajukan permohonan kepada Biro Bantuan Hukum secara tertulis
  • Jika mengajukan pendampingan kepada Unit Bantuan Hukum Eselon I, maka surat ditembuskan ke Biro Bankum Setjen.

Bentuk Bantuan Hukum

  • Konsultasi dan pertimbangan hukum berupa pendapat, kajian, nasihat dan saran di bidang hukum perdata, TUN, Niaga, agama, perpajakan;
  • Mengkoordinasikan/ menyelesaikan melalui jalur luar pengadilan (mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli);
  • Nasihat hukum mengenai hak & kewajiban saksi, ahli atau tersangka;
  • Konsultasi hukum berkaitan dengan materi tindak pidana;
  • Pemahaman  tentang ketentuan hukum acara pidana;
  • Pendampingan kepada saksi/ahli di hadapan penyidik/penyelidik dan Pengadilan;
  • Mengkoordinasikan dengan Unit atau instansi terkait dalam menyiapkan materi.
Bantuan Hukum Yang Sedang Dalam
Proses Pengadilan
(Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana, Penyelesaian Perkara Pra Peradilan, Bidang Perdata, Niaga, dan Peradilan Agama, Penyelesaian Perkara Tata Usaha Negara, Penyelesaian Permohonan Uji Materiil, Penyelesaian Sengketa Perpajakan, Jenis Perkara Lainnya)

Pedoman

  • Pemeriksaan Perkara Pidana -> Tidak diberikan kepada yang berstatus sebagai terdakwa
  • Perkara Pra Peradilan -> Tidak diberikan kepada yang berstatus sebagai Pemohon
  • Perkara Perdata, Niaga, Peradilan Agama -> Diberikan baik sebagai penggugat/pelawan/pembantah maupun tergugat/terlawan/terbantah
  • Perkara Tata Usaha Negara -> Tidak diberikan kepada yang mengajukan gugatan kepada Kementerian
  • Perkara Uji Materiil -> Tidak diberikan kepada yang mengajukan permohonan dan diberikan berdasarkan izin tertulis dari Menteri

Alur Pemberian Bantuan Hukum dalam Proses Pra Peradilan/ Perkara Perdata, Niaga, Peradilan Agama/ Perkara TUN/ Permohonan Uji Materiil/ Sengketa Perpajakan

Bantuan Hukum Setelah Adanya
Putusan Pengadilan
(Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana, Penyelesaian Perkara Pra Peradilan, Bidang Perdata, Niaga, dan Peradilan Agama, Penyelesaian Perkara Tata Usaha Negara, Penyelesaian Permohonan Uji Materiil, Penyelesaian Sengketa Perpajakan, Jenis Perkara Lainnya)

Pedoman

Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap:

  • Hanya dapat diproses oleh Kementerian setelah mendapat surat teguran (aanmaning) dan sudah disetujui pejabat yang berwenang
  • Apabila putusan tidak bisa dilaksanakan oleh Kementerian, Biro Bankum dan/atau pimpinan Unit menyampaikan alasan kepada pengadilan.

Rehabilitasi:

  • Menteri/Mantan Menteri, Wamen/Mantan Wamen, Pejabat, Pegawai, Pensiunan dan/atau Mantan Pegawai yang tidak terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, wajib direhabilitasi berupa pemulihan hak dan atau martabat yang bersangkutan, termasuk pemberian bantuan biaya.

Koordinasi, Kerjasama, dan Pembinaan

  • Kementerian dapat menggunakan Jaksa Pengacara Negara dan/atau advokat, akademisi dan praktisi di bidang hukum maupun bidang ilmu lainnya.
  • Unit eselon I yang memberikan Bantuan Hukum harus menyampaikan laporan kegiatan penanganan Bantuan Hukum kepada Biro Bantuan Hukum setiap 4 bulan sekali.
  • Tata cara dan koordinasi penanganan Bantuan Hukum diatur dengan keputusan bersama antara Sekjen dengan pimpinan Unit eselon I terkait.
Download Informasi Terkait  
  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.01/2012 tentang Bantuan Hukum di Lingkungan Kementerian Keuangan


facebook twitter
shadow