Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan Gender Kementerian Keuangan
A Mandatory
 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025

view
 

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJM Nasional Tahun 2010-2014

view
 

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan

view
 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/02/2012 Ttg Petunjuk Penyusunan RA K/L

view
 

Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 568/KM.1/2012  Tentang Pembentukan Tim PUG Kementerian Keuangan

 
B Tujuan Pelaksanaan PUG Kemenkeu
 

Tujuan umum
Memastikan seluruh kebijakan, program dan  kegiatan  Kementerian Keuangan telah adil dan setara bagi perempuan dan laki-laki

 
  Tujuan khusus
  1. Memastikan bahwa seluruh jajaran Kementerian Keuangan memahami konsep, prinsip dan strategi PUG dalam penyelenggaraan pembangunan yang menjadi tugas, fungsi dan kewenangan Kemenkeu
  2. Memastikan adanya keberlanjutan, pelestarian dan pengembangan kualitas penyelenggara PUG di Kemenkeu
 
C Implementasi PUG Kemenkeu
 

Implementasi dalam Bentuk Peraturan:

  1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Pertukaran Data Elektronik yang memudahkan laki-laki dan perempuan dalam mengurus ekspor dan impor;
  2. Amandemen Undang-Undang Perpajakan memperhatikan aspek-aspek keadilan gender dimana perempuan dapat memiliki NPWP sendiri (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan);
  3. Perpres No. 36 Tahun 2015 tentang Rincian APBN TA 2015 terkait Kebijakan Pengalokasian DAK yang memerhatikan keadilan dan kesetaraan gender;
  4. PMK Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (e-Auction yang memudahkan peserta lelang untuk berpartisipasi baik laki-laki maupun perempuan);
  5. PMK Nomor 94/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran K/L (Gender Budget Statement);
  6. PMK Nomor 103/PMK.09/2010 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing) di lingkungan Kementerian;
  7. Pemberian TKPKN pada pegawai perempuan yang mengambil cuti bersalin.

Buku Panduan Pelaksanaan PUG:

  1. Buku Panduan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Lingkungan Kementerian Keuangan;
  2. Buku Panduan Pelatihan Pengarusutamaan Gender Kementerian Keuangan;
  3. Buku Panduan Pemantauan dan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Kementerian Keuangan;
  4. Buku Panduan Penyusunan Data Terpilah.

Modul e-Learning PUG

Advokasi  PUG

Day Care Seasonal Kemenkeu (2013-2017)

Lomba Implementasi PUG Tingkat Kantor Pusat Eselon I dan Satker Vertikal

Sarana dan prasarana fisik di lingkungan Kementerian Keuangan, seperti:

  1. Nursery room;
  2. Toilet terpisah antara laki-laki dan perempuan;
  3. Mushola terpisah dan mushola untuk disable person;
  4. Jalur dan lift ramah disabilitas;
  5. Parkir prioritas untuk ibu hamil, lansia, dan difable;
  6. Tangga ramah perempuan dan laki-laki;
  7. Sistem informasi layanan pada front office;
  8. Fasilitas poliklinik dan obat;
  9. Menyediakan kursi roda, payung di pintu masuk ruang tunggu.
 
D Capaian PUG Kementerian Keuangan
 

Penghargaan atas komitmen yang tinggi Kementerian Keuangan dalam upaya mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender di lingkungan Kementerian Keuangan:

  1. Anugerah Parahita Ekapraya kategori Pratama pada Tahun 2009;
  2. Anugerah Parahita Ekapraya kategori Madya pada Tahun 2010 dan 2011;
  3. Anugerah Parahita Ekapraya kategori Utama Pada Tahun 2012;
  4. Anugerah Parahita Ekapraya Platinum kategori Utama/Mentor Pada Tahun 2014.
 

 

AttachmentSize
e-Learning Pengarusutamaan Gender.zip0 bytes

facebook twitter
shadow