Menggagas Peta Strategi Untuk Pemerintahan Jokowi

Oleh Arif Setiawan, pegawai Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan, Setjen Kemenkeu RI*

Setahun lebih pemerintahan baru di bawah presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) telah menjalankan roda kepemerintahan di tanah air. Dalam kurun waktu tersebut terlihat pemerintahan baru ini terus berupaya mewujudkan visi pemerintahan yang tertuang dalam program nawacita. Banyak kemajuan yang telah dicapai dan tentu juga masih terdapat hal-hal yang masih harus ditingkatkan untuk mewujudkan cita-cita pemerintahan baru ini yang juga menjadi harapan masyarakat luas.

Dalam rangka perbaikan performa kinerja pemerintah, beberapa saat yang lalu Presiden telah melakukan reshuffle kabinet. Penggantian beberapa pucuk pimpinan Kementerian itu didasarkan pada kinerja dalam satu tahun yang dinilai masih belum memenuhi harapan. Penggantian tersebut mungkin dapat meperbaiki kinerja Kementerian terkait, namun dampaknya mungkin belum dapat dapat dirasakan pada kinerja pemerintahan secara keseluruhan.

Permasalahan dalam pengelolaan kinerja pemerintah ini dapat terlihat dari besarnya rentang kendali seorang Presiden yang membawahi sekian banyak Kementerian dan Lembaga setara dengan Kementerian dengan fungsi-fungsi yang sangat beragam. Dengan besarnya rentang kendali tersebut maka seorang presiden memiliki keterbatasan untuk memastikan bahwa seluruh Kementerian menjalankan arah kebijakan dan strategi yang ditetapkan. Dan tentu tidak mungkin bagi seorang presiden untuk terus turun langsung memantau satu persatu kinerja Kementerian/Lembaga. Dalam hal ini keberadaan Wakil Presiden dan Menteri Kordinator adalah sangat penting untuk membantu pengendalian pemerintahan yang demikian besar ini.

Terobosan Baru, Pengendalian Kinerja Berbasis KPI

Namun demikian, kita dapat melihat beban presiden dalam melakukan pengendalian masih demikian berat untuk memastikan bahwa seluruh Kementerian bergerak sesuai arah kebijakan yang ditetapkan presiden. Penguatan tim kepresidenan seperti yang pernah dilakukan pemerintah sebelumnya melalui Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) mungkin dapat menjadi solusi. Selain itu hal baru yang dapat menjadi terobosan bagi pemerintahan ini yang dapat dilakukan adalah dengan menyusun Key Performance Indicators (KPI) atau indikator kinerja bagi setiap Kementerian/Lembaga.          

KPI bagi setiap Kementerian tersebut disusun berdasarkan arah kebijakan pemerintah yang tertuang dalam nawa cita dan harapan masyarakat terhadap pemerintah. Beberapa ukuran dapat digunakan misalnya berbentuk outcome yang diharapkan dari kinerja pemerintah seperti  tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat ketimpangan pendapatan, angka kemiskinan, tingkat partisipasi pendidikan, kepuasan masyarakat akan layanan publik  dan masih banyak lagi ukuran outcome yang mencakup fungsi pemerintah yang dijalankan seluruh Kementerian/Lembaga.

KPI tersebut juga dapat bersifat kegiatan atau proyek yang merupakan inisiatif presiden yang menjadi perhatian publik dan memiliki dampak besar bagi pencapaian sasaran pemerintah. Indikator itu misalnya seperti penyelesaian implementasi sistem jaminan sosial dan kesehatan, penyelesaian program listrik 35.000 watt, penyelesaian proyek tol laut dan proyek-proyek strategis lainnya.

Selanjutnya Presiden menjadikan KPI tersebut mejadi suatu perjanjian kinerja bagi para seluruh anggota kabinet. Para menteri akan diukur keberhasilannya dengan berdasarkan capaian pada indikator kinerja tersebut. Hasilnya dapat dituangkan seperti nilai rapor para Menteri yang akan menjadi dasar evaluasi kinerja Menteri oleh presiden. Indikator kinerja setiap menteri juga dapat disampaikan ke publik agar publik dapat mengetahui arah kebijakan pemerintah sekaligus membantu memberikan kontrol.  

Pada level Kementerian, KPI tersebut nantinya juga akan diturunkan menjadi KPI-KPI setiap pejabat dan pegawai dalam bentuk yang disesuaikan dengan tugas dan kewenangannya. Setiap Kementerian akan menjadikan KPI tersebut sebagai alat evaluasi kinerja baik organisasi maupun pegawai. Semestinya bahkan KPI ini akan menjadi bagian dari mekanisme penilaian kinerja pegawai yang dituangkan dalam Sasaran Kinerja Pegawai.

Manfaat

Manfaat utama dalam penggunaan KPI yang disusun berdasarkan arah kebijakan Pemerintah adalah semakin efektifnya proses eksekusi strategi yang ditetapkan presiden oleh setiap Kementerian/Lembaga. Hal tersebut dapat terjadi karena setiap Kementerian memiliki ukuran kinerja yang jelas yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas pada level Menteri sampai dengan seluruh pegawai di Kementerian tersebut. KPI yang akan menjadi nilai rapor tersebut membuat seluruh level organisasi akan bekerja sebaik-baiknya untuk mencapai target kinerja. Tanpa perlu intervensi yang banyak dari Presiden, setiap Kementerian akan berusaha mewujudkan setiap arah kebijakan yang sudah ditetapkan yang tercermin dalam setiap KPI Kementerian.

Dari sisi para pembantu presiden dan segenap staf di bawahnya kejelasan sasaran dan indikator kinerja juga sangat memberikan fokus yang lebih baik terhadap apa yang hendak dicapai. Selain itu suasana nyaman dalam bekerja juga muncul karena proses evaluasi dilakukan secara lebih objektif berdasarkan hasil capaian KPI. 

Kelayakan Implementasi

Penggunaan KPI dalam pengelolaan pemerintah di Indonesia sebenarnya bukan hal yang baru. Beberapa institusi pemerintah telah melakukan inisiatif untuk membangun KPI sebagai bagian dari sistem pengelolaan kinerja beberapa Kementerian seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan juga Lembaga lain seperti Komisi Pemeberantasan Korupsi dan Bank Indonesia. Pada Kementerian Keuangan misalnya KPI Menteri Keuangan dituangkan dalam Komitmen Kinerja Menteri Keuangan yang berisi sasaran strategis dan target KPI level Menteri. Selanjutnya berdasarkan peta strategi level Kementerian disusun KPI untuk seluruh pejabat dan pegawai di seluruh unit kerja Kementerian dalam dokumen yang disebut sebagai Kontrak Kinerja.

Jadi langkah yang perlu dilakukan adalah melakukan eskalasi pola kinerja berdasarkan KPI ini pada tataran pemerintahan secara keseluruhan. Pertama adalah merumuskan peta strategi pada level pemerintah pusat  yang berisi sasaran strategis dan KPI yang ingin dicapai oleh Presiden selaku Kepala Pemerintahan sebagai pengejawantahan amanat rakyat. Selanjutnya atas dasar peta strategi tersebut dilakukan proses cascading ke Kementerian/Lembaga dimana setiap Menteri akan mengemban KPI sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kemudian para Menteri akan kembali menurunkan KPI tersebut kepada seluruh pejabat dan pegawai sampai level yang paling bawah. Proses monitoring dan evaluasi kemudian dilakukan secara periodik untuk mengukur seberapa besar capaian setiap KPI, hambatan yang dihadapi dan  rencana aksi ke depan untuk mencapai target. Hasil evaluasi ini juga dapat disampaikan ke publik sebagai bentuk transparansi kinerja pemerintah.

Penutup

Upaya peningkatan kinerja pemerintah semestinya dilakukan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan manajemen yang efektif untuk mengeksekusi strategi. Penggunaan KPI yang disusun berdasarkan sasaran strategis pada pemerintahan Jokowi akan sangat membantu Presiden dalam menginternalisasi visi nawa cita dalam setiap gerak langkah para menteri dan seluruh aparat pemerintah di bawahnya. Dan akhirnya masyarakat sebagai stake holder tertinggi diharapkan dapat merasakan  buah manis dari peningkatan kinerja pemerintah.       

*) Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan merupakan sikap instansi dimana penulis bekerja.

0
Your rating: None

facebook twitter
shadow