Modul Aplikasi MONIKA

MODUL 
A. Modul Anggaran; 
Tujuan 
1) Memberikan informasi secara cepat, tepat, dan akurat tentang: 
a) Pagu belanja setelah revisi; 
b) Pagu per jenis belanja per satker dan per unit eselon I; dan 
c) Pagu belanja berdasarkan sumber dana per unit eselon I. 
2) Membangun basis data anggaran di masing-masing satker dan unit eselon I di lingkungan 
Kementerian Keuangan. 
 
B. Modul Realisasi Anggaran; 
Tujuan 
1) Membangun basis data realisasi anggaran yang diperoleh dari satker di lingkungan 
Kementerian Keuangan; 
2) Menyediakan informasi realisasi anggaran secara benar, akurat, tepat waktu, dan lengkap 
dalam rangka: 
a) Mendukung sistem akuntansi dan pelaporan; 
b) Penilaian kinerja; dan 
c) Pengambilan keputusan. 
 
C. Modul Rekonsiliasi (Anggaran dan Aset); 
Tujuan 
1) Menunjang fungsi dan prosedur rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran antara Sistem 
Akuntansi Instansi dan Sistem Akuntansi Umum. 
2) Menunjang fungsi dan prosedur rekonsiliasi Barang Milik Negara antara Kementerian/Lembaga 
selaku pengguna barang dan Bendahara Umum Negara selaku pengelola barang. 
3) Menunjang fungsi dan prosedur rekonsiliasi aset internal antara unit akuntansi pengguna 
barang dan unit akuntansi pengguna anggaran. 
4) Menunjang fungsi verifikasi data sebagai bahan penyusunan laporan keuangan tingkat 
satker/kantor wilayah/unit eselon I/Kementerian Keuangan khususnya dalam rangka 
menjamin kebenaran dan kesesuaian data saldo awal dengan saldo audited tahun 
sebelumnya, data pagu anggaran, realisasi belanja, dan realisasi pendapatan Kementerian 
Keuangan dengan realisasi belanja Bendahara Umum Negara. 
5) Melakukan pemantauan data realisasi anggaran dan BMN sebelum rekonsiliasi dilaksanakan 
sehingga ketidaksesuaian data dapat ditindaklanjuti lebih dini. 
6) Mempercepat kesiapan data dalam rangka menunjang pemenuhan tenggat waktu rekonsiliasi 
yang telah ditetapkan peraturan-peraturan tentang prosedur dan Sistem Akuntansi 
Pemerintah Pusat. 
7) Melakukan fungsi kontrol data realisasi anggaran dan aset tahun berjalan dan data audited 
tahun anggaran yang lalu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 D. Modul Piutang; 
 
Tujuan 
1) Menunjang fungsi penatausahaan piutang sesuai dengan peraturan tentang penatausahaan 
dan akuntansi piutang; 
2) Menunjang fungsi verifikasi data bahan penyusunan laporan keuangan tingkat satker/kantor 
wilayah/unit eselon I/kementerian khususnya dalam rangka menjamin kebenaran dan 
kesesuaian data saldo awal dengan saldo akhir audited tahun sebelumnya, saldo piutang 
periode berjalan, umur piutang, kualitas piutang dan penyerahan/pelimpahan piutang; 
3) Memantau kualitas piutang dan penyisihan piutang Kementerian Keuangan dan pembentukan 
penyisihan piutang tidak tertagih; 
4) Memantau penyerahan piutang pajak dalam rangka impor (PDRI) dari Direktorat Jenderal Bea 
Cukai (DJBC) kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sesuai dengan mekanisme dan 
prosedur yang telah ditetapkan; 
5) Memantau pelimpahan piutang dari unit eselon I ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara 
(DJKN) telah dilakukan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan; 
6) Memantau tingkat penyelesaian atas piutang yang telah diusulkan penghapusannya; dan 
7) Menyediakan informasi bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan piutang. 
 
E. Modul Aset Tetap; 
 
Tujuan 
1) Membangun basis data aset tetap yang diperoleh dari seluruh satker di lingkungan 
Kementerian Keuangan. 
2) Menyediakan informasi aset yang berguna untuk perencanaan, pengelolaan dan pengendalian 
kegiatan dan keuangan secara efisien. 
3) Menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi aset secara keseluruhan. 
4) Menjaga keamanan pengelolaan dan pemanfaatan aset tetap melalui pencatatan, pemrosesan, 
dan pelaporan yang konsisten sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan 
Kementerian Keuangan. 
5) Pemantauan pemanfaaatan dan pengendalian aset bergerak di lingkungan Kementerian 
Keuangan. 
6) Memberikan informasi saldo aset tetap tahun anggaran yang lalu dengan periode tahun 
berjalan yang akan digunakan dalam proses penganggaran. 
7) Memberikan informasi saldo aset tetap strategis tahun anggaran yang lalu dengan periode 
tahun berjalan. 
8) Memberikan informasi saldo aset tetap yang sudah rusak berat yang akan dilakukan proses 
penghapusan. 
 
F. Modul Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan Tuntutan Perbendaharaan (TP); 
 
Tujuan 
1) Membangun basis data kerugian negara yang diperoleh dari seluruh satker lingkup 
Kementerian Keuangan. 
2) Menyediakan informasi mengenai penyelesaian kerugian negara baik berupa Tuntutan Ganti 
Rugi (TGR) maupun Tuntutan Perbendaharaan (TP) pada satker lingkup Kementerian 
Keuangan secara cepat, tepat dan akurat. 
3) Menyediakan informasi posisi piutang TGR/TP pada setiap tanggal penyusunan Laporan 
Keuangan baik semesteran maupun tahunan. 
4) Memfasilitasi rekonsiliasi posisi kerugian negara antara Biro Perencanaan dan Keuangan 
dengan masing-masing unit eselon I di lingkup satker di bawahnya. 
 
 
 G. Modul Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara (TKPKN); 
 
Tujuan 
1) Menyediakan data untuk menyusun rencana penyediaan dana TKPKN secara bulanan maupun 
tahunan. 
2) Memberikan informasi tentang realisasi pembayaran TKPKN setiap bulan secara andal dan 
cepat. 
3) Menyediakan informasi tentang jumlah pegawai beserta komposisi pegawai per peringkat 
jabatan di lingkungan Kementerian Keuangan secara andal dan cepat. 
4) Menyediakan informasi tentang saldo TKPKN setiap bulan secara andal dan cepat. 
5) Menyediakan informasi tentang jumlah pegawai Kementerian Keuangan yang melakukan 
pelanggaran disiplin pegawai dalam kaitannya dengan pemotongan TKPKN. 
 
H. Modul Laporan Triwulanan Pelaksanaan Kegiatan (LTPK); 
 
Tujuan 
1) Melaksanakan pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja 
Kementerian/Lembaga (Renja-K/L) sesuai dalam peraturan yang berlaku. 
2) Melaporkan kegiatan yang dilaksanakan oleh satker secara berjenjang dan berkala, baik 
progres capaian output maupun progres realisasi keuangan. 
3) Melaporkan kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian output maupun realisasi 
keuangan pada satker. 
 
I. Modul Tindak Lanjut atas Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 
 
Tujuan 
1) Memenuhi amanat dari Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 
Tahun 2010 Tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil 
Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 
2) Melaporkan tindak lanjut rekomendasi dalam hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan 
Republik Indonesia setelah hasil pemeriksaan diterima. 
3) Memberikan informasi Rekapitulasi Temuan dan Tindak Lanjut hasil pemeriksaan yang cepat, 
tepat, dan akurat kepada pemangku kepentingan sebagai bahan pengambilan keputusan 
sesuai dengan kondisi yang terjadi serta penentuan kebijakan yang relevan. 
4) Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik 
Indonesia pada satker Kementerian Keuangan yang ditatausahakan secara tertib, lengkap, 
dan mutakhir. 

facebook twitter
shadow