Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Barang Milik Negara

Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Barang Milik Negara yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 53/PMK.01/2011  disebut Kantor Pengelolaan TIK (KPTIK) dan BMN adalah Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan.

Kantor Pengelolaan TIK dan BMN dipimpin oleh seorang Kepala. Kantor Pengelolaan TIK dan BMN mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Barang Milik Negara

Dalam melaksanakan tugas Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Barang Milik Negara , Kantor Pengelolaan TIK dan BMN menyelenggarakan fungsi:

1. Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
2. Pelaksanaan Inventarisasi, Penilaian dan Pemberdayaan Barang Milik Negara;
3. Pengelolaan Gedung Keuangan Negara dan;
4. Pelaksanaan Urusan Tata Usaha, Keuangan, Kepegawaian dan Penyusunan Rencana Kerja dan Laporan serta Akuntabilitas Kinerja

Susunan Organisasi

Kantor Pengelolaan TIK dan BMN terdiri atas :

Subbagian Tata Usaha
  Mempunyai tugas melakukan urusan Tata Usaha, Keuangan, Kepegawaian dan Penyusunan Rencana Kerja dan Laporan serta Akuntabilitas kinerja
Seksi Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi
  Mempunyai tugas melakukan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi
Seksi Pengelolaan Barang Milik Negara
  Mempunyai tugas melakukan Inventarisasi, Penilaian dan Pemberdayaan Barang Milik Negara serta Pengelolaan gedung Keuangan Negara
Kelompok Jabatan Fungsional
  Mempunyai tugas dalam jabatan Fungsional sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku:
  - Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan Fungsional  yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya
  - Setiap kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh pejabat Fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pengelolaan TIK dna BMN yang bersangkutan
  - Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja
  - Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

Tata Kerja

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kantor Pengelolaan TIK dan BMN wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain di luar Kantor Pengelolaan TIK dan BMN sesuai dengan tugas masing-masing. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kantor Pengelolaan TIK dan BMN, bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib pula disampaikan kepada pimpinan satuan Unit Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan. Kepala Subbagian Tata Usaha dan para Kepala Seksi menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Pengelolaan TIK dan BMN. Para Pejabat Fungsional menyampaikan laporan kepada pejabat Struktural yang membawahkannya.

Eselonisasi.

Kantor Pengelolaan TIK dan BMN adalah Jabatan Struktural Eselon III a.

Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan Struktural Eselon IV a.

Ketentuan Peralihan :
Satuan Kerja Gedung Keuangan Negara yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diubah atau diganti dengan Peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan ini selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan ini. Perubahan atas tugas, fungsi, susunan organisasi, tata kerja, lokasi dan wilayah kerja menurut Peraturan Menteri Keuangan ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan seteleh terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur Negara dan reformasi birokrasi. Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Nama, Lokasi dan Wilayah Kerja Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dan Barang Milik Negara :

1. Medan, Kantor Pengelolaan TIK dan BMN Medan
  Sumatera, meliputi :
  1. GKN Banda Aceh
  2. GKN Medan
  3. GKN Palembang
2. Semarang, Kantor Pengelolaan TIK dan BMN Semarang
  Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI Yogyakarta, meliputi :
  1. GKN Semarang I
  2. GKN Semarang II
  3. GKN Yogyakarta
  4. GKN Bandung
3. Surabaya, Kantor Pengelolaan TIK dan BMN Surabaya
  Jawa Timur dan Kalimantan, meliputi :
  1. GKN Surabaya I
  2. GKN Surabaya II
  3. GKN Balikpapan
3. Denpasar, Kantor Pengelolaan TIK dan BMN Denpasar
  Bali dan Nusa Tenggara, meliputi :
  1. GKN Denspasar I
  2. GKN Denspasar II
  3. GKN Singaraja
  4. GKN Kupang
4. Makassar, Kantor Pengelolaan TIK dan BMN Makassar
  Sulawesi, Maluku dan Papua, meliputi :
  1. GKN Makassar
  2. GKN Manado
  3. GKN Mamuju
  4. GKN Ambon
  5. GKN Biak
  6. GKN Sorong
  7. GKN Jayapura

Bagan Organisasi Kantor Pengelolaan TIK dan BMN


facebook twitter
shadow