Penilai

Permohonan Izin Penilai Publik
Untuk mendapatkan izin Penilai Publik dengan klasifikasi bidang jasa Penilaian Properti Sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a, Penilai mengajukan permohonan secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal u.p. Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  1. memiliki Domisili di wilayah Negara Republik Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau bukti lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;
  2. paling rendah berpendidikan strata satu atau setara;
  3. lulus Ujian Sertifikasi Penilai di bidang Properti Sederhana;
  4. menyerahkan bukti telah mengikuti PPL paling sedikit 20 (dua puluh) SKP dalam 2 (dua) tahun terakhir apabila tanggal kelulusan Ujian Sertifikasi Penilai sebagaimana dimaksud pada huruf c telah melewati masa 2 (dua) tahun;
  5. lulus pelatihan etik yang diselenggarakan oleh Asosiasi Profesi Penilai;
  6. menjadi anggota Asosiasi Profesi Penilai yang ditetapkan oleh Menteri, dibuktikan dengan kartu anggota yang masih berlaku atau surat keterangan dari Asosiasi Profesi dimaksud;
  7. memiliki pengalaman kerja di bidang Penilaian Properti Sederhana dalam 2 (dua) tahun terakhir, dan di antaranya paling sedikit 600 (enam ratus) jam kerja sebagai Penilai dalam penugasan Penilaian;
  8. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
  9. tidak pernah dikenai sanksi pencabutan izin Penilai Publik; dan
  10. melengkapi formulir permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Untuk mendapatkan izin Penilai Publik dengan klasifikasi bidang jasa Penilaian Properti dan/atau Penilaian Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b dan/atau Pasal 6 ayat (4) huruf c, Penilai mengajukan permohonan secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal u.p. Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

  1. memiliki Domisili di wilayah Negara Republik Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau bukti lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;
  2. paling rendah berpendidikan strata satu atau setara;
  3. lulus dalam Ujian Sertifikasi Penilai sesuai dengan klasifikasi izin yang diajukan;
  4. menyerahkan bukti telah mengikuti PPL paling sedikit 40 (empat puluh) SKP dalam 2 (dua) tahun terakhir apabila tanggal kelulusan Ujian Sertifikasi Penilai sebagaimana dimaksud pada huruf c telah melewati masa 2 (dua) tahun;
  5. lulus pelatihan etik yang diselenggarakan oleh Asosiasi Profesi Penilai;
  6. menjadi anggota Asosiasi Profesi Penilai yang ditetapkan oleh Menteri, dibuktikan dengan kartu anggota yang masih berlaku atau surat keterangan dari Asosiasi Profesi dimaksud;
  7. memiliki pengalaman kerja dalam 3 (tiga) tahun terakhir di bidang Penilaian yang sesuai dengan klasifikasi permohonan izin, dan di antaranya paling sedikit 1.000 (seribu) jam kerja sebagai Penilai dalam penugasan Penilaian yang meliputi paling sedikit 200 (dua ratus) jam kerja sebagai penyelia atau yang setara;
  8. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
  9. tidak pernah dikenai sanksi pencabutan izin Penilai Publik; dan
  10. melengkapi formulir permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Untuk mendapatkan izin usaha KJPP, Pemimpin atau Pemimpin Rekan KJPP mengajukan permohonan secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal u.p. Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Pemimpin atau Pemimpin Rekan merupakan Penilai Publik;
2. Domisili Pemimpin atau Pemimpin Rekan sama dengan Domisili KJPP;
3. mempunyai paling sedikit 3 (tiga) orang pegawai tetap, yang terdiri dari:

    a. 1 (satu) orang pegawai tetap paling rendah berpendidikan strata satu atau setara; dan
    b. 2 (dua) orang pegawai tetap paling rendah berpendidikan diploma III atau setara;

3. yang dua di antaranya merupakan Penilai.
4. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak KJPP;
5. Pemimpin atau Pemimpin Rekan dan seluruh Rekan merupakan anggota Asosiasi Profesi Penilai yang ditetapkan oleh Menteri yang dibuktikan dengan kartu anggota yang masih berlaku atau surat keterangan dari Asosiasi Profesi;
6. memiliki bukti Domisili yang diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat atau pengelola gedung perkantoran;
7. memiliki bukti kepemilikan atau sewa kantor dan denah ruangan yang menunjukkan kantor terisolasi dari kegiatan lain;
8. memiliki sistem pangkalan data Penilaian berbasis teknologi informasi paling sedikit memuat informasi:

    a. jenis data;
    b. sumber data;
    c. tanggal perolehan data; dan
    d. harga.

9. memiliki dokumen sistem pengendalian mutu, paling sedikit memuat:

    a. tanggung jawab kepemimpinan KJPP atas mutu;
    b. ketentuan etik profesi yang berlaku;
    c. penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien dan perikatan tertentu;
    d. sumber daya manusia;
    e. pelaksanaan penugasan;
    f. penelaahan (review); dan
    g. sistem dokumentasi.

10. memiliki perjanjian kerja sama yang disahkan oleh notaris bagi KJPP berbentuk persekutuan perdata atau firma, paling sedikit memuat:

    a. pihak-pihak yang melakukan persekutuan;
    b. nama dan Domisili KJPP;
    c. bentuk badan usaha persekutuan perdata atau firma;
    d. hak dan kewajiban para Rekan;
    e. penunjukan salah satu Rekan sebagai Pemimpin Rekan;
    f. kesepakatan penyimpanan dokumen yang berkaitan dengan Penilaian jika Rekan yang Penilai Publik mengundurkan diri dari KJPP;
    g. penyelesaian sengketa jika terjadi perselisihan; dan
    h. kesepakatan prosedur pengunduran diri Rekan dan pembubaran KJPP.

11. melengkapi formulir permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

 

 


facebook twitter
shadow