Pentingnya Strategi Komunikasi

Oleh Siko Dian Sigit Wiyanto, pegawai Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Setjen Kemenkeu RI*

Perencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen yang harus dilalui oleh setiap fungsi bisnis dalam suatu organisasi, termasuk fungsi pendukung berupa komunikasi. Perencanaan dibuat agar tujuan komunikasi ini mencapai hasil yang diinginkan, yakni efektivitas komunikasi. Kegiatan komunikasi dapat dikatakan efektif bila terjadi pemahaman antara komunikator (dalam hal ini Kementerian Keuangan) dan komunikan (stakeholder). Setelah adanya pemahaman maka para stakeholder akan percaya (trust) kepada Kementerian Keuangan.

Dalam menyusun strategi komunikasi Kementerian Keuangan terdapat tiga pendekatan yang perlu dilakukan, yakni (1) melihat isu-isu besar yang berulang, isu yang sensitif, dan isu yang diprediksi akan berkembang (2) melakukan analisis hubungan antarunit eselon I atas isu-isu tersebut (3) melakukan assesment internal dan eksternal menggunakan SWOT analisis (4) menyusun grand design strategi komunikasi.

Isu yang berulang, sensitif dan isu-isu yang diprediksi akan berkembang

Kementerian Keuangan merupakan Kementerian besar dan vital. Tidak ada satu pun negara yang tidak memiliki Kementerian khusus dalam mengelola urusan fiskal negaranya, apapun sistem pemerintahan negara tersebut. Dalam hal isu yang berulang, terkait tugas dan fungsi Kementerian Keuangan sebagian besar mencakup bidang pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

APBN merupakan rencana pendapatan dan belanja negara yang berlaku dalam waktu satu tahun dan pengelolaannya dikoordinasikan oleh Kementerian Keuangan sebagai Chief Financial Officer (CFO) atau sebagai bendahara umum negara. Sedangkan Kementerian teknis lain dan juga Kementerian Keuangan sendiri menjalankan fungsi Chief Operational Officer (COO). Berdasarkan hasil monitoring dan analisis media yang telah dilakukan sejak 2013, beberapa isu yang berulang antara lain adalah penetapan target pajak, penyerapan anggaran, realisasi target pajak, defisit APBN, asumsi makro dalam RAPBN/APBN, APBN Perubahan, portofolio dan pengelolaan utang Indonesia, penegahan barang selundupan, insentif pajak, penyesuaian tarif bea keluar dan cukai seperti kenaikan cukai rokok, kondisi perekonomian Indonesia terkait kebijakan fiskal, dana desa, hasil audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintahan Pusat.

Adapun contoh isu-isu yang sensitif adalah isu-isu terkait integritas pegawai Kementerian Keuangan, penambahan utang pemerintah dari lembaga keuangan atau negara asing, serta kebijakan insentif fiskal yang dianggap menguntungan kalangan tertentu.

Sedangkan isu-isu yang diprediksi akan marak atau perlu dipromosikan pada tahun depan antara lain perubahan struktur organisasi atau pembentukan organisasi baru serta produk-produk yang akan launching.

Melakukan analisis hubungan antarunit eselon I

Meski memiliki tipe holding organization, Kementerian Keuangan sesungguhnya tidak bisa dipisahkan antar uniteselon I dalam penanganan isu-isu tertentu. Sebagai contohnya adalah isu kepatuhan wajib

pajak. Kementerian Keuangan ingin para stakeholders membayar pajak. Pertama, yang dilakukan bukan langsung memberitahukan bahwa masyarakat harus membayar pajak, jika tidak maka akan mendapatkan hukuman. Akan tetapi, pajak harus dikenalkan sebagai suatu bentuk dimana negara mencari pendapatan untuk menjalankan roda pemerintahan. Tanpa pajak, sangat sulit bagi pemerintah menjalankan program-programnya, serta menjalankan fungsi pemerintahannya yang bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Segala informasi terkait ketentuan umum dan tatacara perpajakan merupakan ranah kewenangan Direktorat Jenderal Pajak. Namun, ketika tahun anggaran berakhir, misalkan terjadi shortfall realisasi penerimaan pajak maka akan dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang merupakan salah satu core bussiness Ditjen Perbendaharaan. Kementerian Keuangan juga dapat memberitahukan bahwa sebagian dari hasil penarikan pajak tersebut untuk pembangunan di desa dalam bentuk dana desa. Informasi penyaluran dan penggunaan dana desa dapat disajikan oleh Ditjen Perimbangan Keuangan. Dengan demikian, kampanye meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebaiknya tidak hanya melulu oleh Ditjen Pajak, tapi juga Ditjen Perbendaharaan dan Ditjen Perimbangan Keuangan.

Menyusun Strategi Komunikasi

Menyadur dari laman mindtools.com, dalam membuat perencanaan komunikasi diperlukan framework dalam strategi komunikasi. Salah satu framework tersebut adalah sebagai berikut.

Rencana Komunikasi untuk Isu ...

Tujuan komunikasi keseluruhan

Stakeholder (pemangku kepentingan)
Tujuan komunikasi
Key message (pesan yang disampaikan)
Channel
Timing

Sumber: diadopsi dari www.mindtools.com

Pertama yang perlu dilakukan adalah memperjelas secara keseluruhan tujuan komunikasi, yakni hal yang diinginkan dan informasi apa yang dibutuhkan stakeholders. Tiga hal umum dari tujuan komunikasi antara lain memberikan informasi/pemahaman, melakukan persuasi, atau melakukan klarifikasi atas suatu isu.

Sebagai salah satu Kementerian vital yang berbentuk holding organization, Kementerian Keuangan memiliki stakeholders beragam. Stakeholders seluruh unit eselon I pada dasarnya merupakan stakeholders Kementerian Keuangan. Namun, jika dipandang dari sisi unit eselon I, stakeholders Ditjen pajak memiliki stakeholders yang berbeda dengan Ditjen Perimbangan Keuangan. Namun, stakeholders Ditjen Anggaran dan Ditjen Perbendaharaan memiliki stakeholders yang sama. Meski demikian, yang membedakan nantinya adalah tujuan, key message, channel, serta timing.

Cara terbaik untuk menentukan tujuan komunikasi adalah menentukan kebutuhan stakeholders, apa yang mereka butuhkan dan apa yang diinginkan dari Kementerian Keuangan. Membuat daftar keinginan dan kebutuhan informasi tersebut menjadi kunci dalam menentukan tujuan komunikasi yang tepat bagi setiap stakeholder.

Selanjutnya, key message yang disusun tergantung dari isu yang ingin dikendalikan. Jika isunya adalah penyerapan anggaran, maka key message yang dapat disampaikan adalah Kementerian Keuangan melalui unit kerjanya senantiasa berupaya mempermudah birokrasi dan membantu satuan kerja di setiap Kementerian/Lembaga dalam asistensi pengadaan barang/jasa pemerintah.

Sementara itu, channel merupakan media yang menjadi penghubung antara Kementerian Keuangan dengan stakeholders-nya. Media dibedakan menjadi dua cluster besar, yakni media below the line- above the line, dan new media yang terdiri dari jejaring sosial media dan blog. Pemilihan media ini tergantung key message, stakeholder, dan tentu saja dana yang tersedia. Pembuatan konten informasi dari key message menjadi kunci, content is king.

Setiap isu yang dingin diarahkan memiliki waktu dalam penyampaiannya. Tanpa momentum yang tepat, dampak yang diinginkan akan berisiko tidak tercapai maksimal. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, waktu sangat berarti. Sebuah berita bisa obselete bahkan dalam hitungan jam, apalagi dalam penanganan krisis komunikasi. Ibarat api, jika tidak segera dipadamkan, maka dampak kerusakaannya semakin meluas.

Strategi komunikasi yang sudah disusun diharapkan menjadi panduan praktisi kehumasan pemerintah sehingga kegiatan-kegiatan komunikasi yang dijalankan jelas target yang ingin dicapai dan alokasi sumber daya-sumber daya untuk mencapainya. Strategi komunikasi menjadi acuan bahan evaluasi kegiatan kehumasan sehingga strategi ke depannya menjadi lebih baik. Strategi komunikasi merupakan dokumen perencanaan. Gagal membuat strategi komunikasi berarti merencanakan kegagalan komunikasi.

*) Tulisan ini merupakan pendapat pribadi, tidak mencerminkan pendapat institusi dimana penulis bekerja 

 

AttachmentSize
Download Artikel/Opini72.5 KB
0
Your rating: None

facebook twitter
shadow