Transformasi Kelembagaan

Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan yang secara masif dimulai pada tahun 2007, menjadikan Kementerian Keuangan sebagai pionir Reformasi Birokrasi nasional, telah dapat dirasakan dampak positifnya bagi perbaikan birokrasi di Indonesia.

Selanjutnya pada Tahun 2013, Kementerian Keuangan memandang perlu untuk melangkah ke tahap selanjutnya yaitu Program Transformasi Kelembagaan untuk dapat melakukan perbaikan secara lebih masif, integral dan terstruktur, demi menciptakan Kementerian Keuangan yang lebih baik, yang mampu menghadapi tantangan di masa depan dan memenuhi harapan para stakeholders.

Sebagai pernyataan komitmen dan kesungguhan Kementerian Keuangan atas pelaksanaan Program Transformasi Kelembagaan, maka diwujudkan dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/KMK.01/2014 tentang Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2014-2025 yang memuat 87 inisiatif strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi kelembagaan.

Kemudian dengan Pergantian pucuk pimpinan Kementerian Keuangan dari Bambang P.S. Brojonegoro kepada Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan meminta untuk menyusun Inisiatif Baru dengan kriteria:

  1. berdampak langsung pada pencapaian strategic outcomes melalui optimalisasi peran Kementerian Keuangan;
  2. merupakan terobosan nasional dan memerlukan perhatian khusus Menteri Keuangan; dan
  3. memerlukan sinergi antar unit eselon I atau K/L (connecting the dots).

Berdasarkan kriteria tersebut, lahirlah 20 inisiatif baru Program RBTK yang ditetapkan dalam KMK Nomor 974/KMK.01/2016 tentang Implementasi Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan sebagaimana terakhir diubah dengan KMK Nomor 59/KMK.01/2018. dengan ringkasan sebagai berikut.

Penyelesaian lanjutan atas 87 IS RBTK sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/KMK.01/ 2014 dan tambahan 20 inisiatif baru dan 7 (tujuh) inisiatif tambahan di bidang perimbangan keuangan dan kepabeanan dan cukai, dikelompokkan menjadi 3 bagian yaitu:

  1. 19 IS RBTK dipantau oleh CTO;
  2. 38 IS RBTK dipantau oleh PMO;
  3. 37 IS RBTK diserahkan kepada unit teknis terkait dan diusulkan untuk dinyatakan selesai (project closing).

Peran Sekretariat Jenderal dalam Transformasi Kelembagaan
Dalam mengawal pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi, Sekretariat Jenderal sebagai unit pembantu Menteri Keuangan memiliki visi “Menjadi penggerak utama penyempurnaan berkelanjutan menuju terwujudnya visi Kementerian Keuangan”. Untuk mendukung pencapaian visi dimaksud, Sekretariat Jenderal meluncurkan spirit PRiME yaitu Profesional, Responsif, Inovatif, Modern, dan Enthusiastic. Prime merupakan turunan dari nilai-nilai serta program budaya Kementerian Keuangan. Sebagai penggerak utama unit Eselon I di lingkungan kementerian Keuangan, Sekretariat Jenderal terus berusaha untuk menjadi Prime Mover yang mendukung segala tugas dan fungsi seluruh organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan.

Agar dalam melaksanakan tugas atau program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan tersebut dapat berjalan efektif, efisien dan optimal serta mewujudkan visi dan peran Sekretariat Jenderal sebagai penyelenggara shaping, safe guarding, dan serving, tentunya perlu didukung oleh suatu organisasi yang adaptif serta didukung SDM yang tepat baik dari segi kualitas maupun kuantitas yang tepat, berintegritas dan mempunyai kompetensi tinggi. Selain itu untuk mengoptimalkan pelaksanaan dan pengawalan Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan telah dibentuk Project Management Office (PMO). PMO Sekretariat Jenderal pada tahun 2018 ditetapkan melalui Kep- 146/SJ/2018 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Unit (Project Management Office) Sekretariat Jenderal Tahun 2018.

Inisiatif Strategis Tema Sentral
Pada tahun 2018, PMO sekretariat Jenderal mengelola 5 Inisiatif strategis, yaitu:

  1. Penguatan Budaya Kementerian Keuangan (inisiatif dipantau CTO)
  2. Kementerian Keuangan Leader Factory (inisiatif dipantau CTO)
  3. Memfokuskan Ulang Organisasi Sekretariat Jenderal (inisiatif dipantau PMO)
  4. Rencana Transisi Menuju Organisasi SDM Terintegrasi, dengan pemberdayaan Unit Eselon I (inisiatif dipantau PMO)
  5. Meluncurkan Arsitektur End StateInfomasi dan Aplikasi (inisiatif dipantau PMO)

Progress dan Capaian Transformasi Kelembagaan PMO Sekretariat Jenderal
Progress dan Capaian Transformasi Kelembagaan PMO Sekretariat Jenderal Tahun 2014
Progress dan Capaian Transformasi Kelembagaan PMO Sekretariat Jenderal Tahun 2015
Progress dan Capaian Transformasi Kelembagaan PMO Sekretariat Jenderal Tahun 2016
Progress dan Capaian Transformasi Kelembagaan PMO Sekretariat Jenderal Tahun 2017

 

Project Management Office Sekretariat Jenderal
Gedung Djuanda II Lantai 17  Jakarta Pusat 10710
(021) 344.9230 | pmosetjen@kemenkeu.go.id
www.setjen.kemenkeu.go.id/transform


facebook twitter
shadow